No icon

Penasehat Hukum Minta Bos HSK Bebas dari Segala Dakwaan

BANDUNG, PIKIRANJABAR – Tim Penasehat Hukum terdakwa korupsi Andy Winarto, Ismadi Bekti berharap kliennya Andy Winarto (bos HSK), dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan kasus korupsi.

Permintaan dan harapan yang sama juga telah diungkapkan pengacara terdakwa, dalam sidang eksepsi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Yudianto, Senin lalu.

Permohonan tersebut menurut para penasehat hukum terdakwa, didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain, bahwa PT. Bank Jabar Syariah (BJBS) sesuai laman resmi web OJK dan Direktori Bank Indonesia adalah Bank Swasta Nasional yang tunduk pada Undang – undang Perseroan Terbatas (PT).

Selain itu, Andy Winarto selaku Dirut PT. HSK tidak pernah mengajukan pembiayaan untuk pembangunan Mall Garut Superblok kepada PT. BJBS.

“Kondisi yang terjadi adalah PT. HSK dan PT. BJBS berkerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama secara bertahap,” jelas Ismadi Bekti dalam rilisnya, Kamis (13/3-2019).

Perjanjian kerjasama tahap 1, 2 dan 3 yang isinya mengatur tentang pembiayaan bagi enduser calon pembeli yang ingin membeli unit – unit toko milik PT. HSK di Mall Garut Superblok.

Untuk itu, PT. HSK melalui Tim Marketing telah memasarkan unit – unit toko di Mall Garut Superblok, hasilnya didapat sekitar 300 s/d 400 nasabah yang ingin membeli.

“Setelah dilakukan analisa, survey dan komite oleh kantor cabang dan Cabang Pembantu PT. BJBS disetujui 161 enduser,” terangnya.

Proses ini menurut Andi, dilakukan sekitar 1 Tahun lebih dan April 2014 s/d Juni 2015 dan dilakukan oleh belasan kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. BJBS.

Bahkan dana yang diterima oleh PT. HSK menurut penasehat hukumnya, adalah hasil penjualan unit – unit toko milik PT. HSK yang dibeli oleh enduser yang mendapatkan pembayaran dari PT. BJBS dan bukan pembiayaan kepada PT. HSK untuk pembangunan Mall Garut Superblok seperti yang dituduhkan Jaksa.

Terdakwa Andi Winarto disebutkan, sebagai pengembang kawasan Mall Garut Superblok telah melakukan seluruh kewajibannya yaitu memasarkan, membangun dan menyelesaikan pembangunan. Mengurus semua izin, melakukan pertelaan dan splitsing sertifikat induk tanah.

Mengenai splitsing tanah lanjut Ismadi, yang belum selesai, karena pihak Tipikor Mabes Polri pada tahun 2017 telah melakukan blokir atas sertifikat induk tanah Mall Garut Superblok sehingga splitsing sertifikat induk tidak dapat dilakukan.

Maka, lanjut Ismadi, Developer PT. HSK dalam melakukan produknya telah melakukan beberapa bentuk promosi pemasaran antara lain bebas DP dan angsuran selama 2 tahun atau sampai dengan bangunan toko diserahterimakan.

Ini menurut Ismadi dan Rekan, sudah diketahui jauh sebelumnya oleh pihak PT. BJBS dan Bank Bank lainya. Bahkan ketika pihak PT. BJBS belum melakukan kerjasama dengan PT. HSK.

“Ini dapat dibuktikan bahwa PT. BJBS dan Bank Bank lainnya turut berpartisipasi dalam 5 (Lima) kali iklan di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, dengan masing – masing 1 halaman penuh pada tahun 2013 s/d 2014. Di iklan tersebut tertulis program promosi PT. HSK yaitu bebas DP dan bebas angsuran selama 2 (dua),” katanya.

Demikian pula dalam Brosur, Pamflet, Baligho, juga ditampilkan logo PT. BJBS dan Bank lainnya.
(*)

Comment As:

Comment (0)