No icon

Buruh Jabar Siap Kawal SK Gub 151 tentang UMK PTPT

BANDUNG, PIKIRANJABAR - Puluhan perwakilan buruh  dari paguyuban 33 perusahaan tekstil dari produk tekstil di Kab Bogor, geruduk kantor Disnakertrans Jabar di Jl Soekarno Hatta Bandung, Jumat 31 Mei 2019, kemarin.

Kedatangan mereka terkait, Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 561/kep.344-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimal Khusus (UMK) Perusahaan Teskstil dan Produk Tekstil (PTPT) di Kabupaten Bogor. 

SK tertanggal 17 Mei 2019 itu dikeluarkan Gubernur demi menyelamatkan nasib 39.000 pekerja asal 33 perusahaan-- dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak lagi menerima order pekerjaan dari buyer. Kalau terjadi PHK 39 ribu pekerja akan kehilangan pekerjaan.

Kepala Disnakertrans Jabar M. Ade Afriandi, bahwa SK UMK Khusus tersebut sebesar Rp. Rp 3.300.244 memang dibawah UMK Kab.Bogor yaitu sebesar Rp 3,763,405, tetapi masih diatas UMP Jabar 2019 sebesar Rp 1.668.372. 

"UMK Khusus ini diputuskan berdasarkan hasil musyarawah antara pihak pengusaha, seluruh unsur karyawan dan Apindo," kata Ade.

Kawal SK Gub

"Disini namanya serikat pekerja, seharusnya serikat pekerja itu, membela dan melindungi para pekerja. Kok ini aneh," selidik Murdoko, wakil buruh dari pabrik BH PT Fotexco Busana International.

Harapan Murdoko, pada SK Gub itu justru tinggi, SK bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri buyer dan para pemilik perusahaan untuk terus berusaha di Jawa Barat.

"Sekarang ini perusahaan hanya tinggal menyelesaikan sisa order, sudah tidak ada lagi order baru yang masuk. Jadi harapan saya dengan SK Gub ini perusahaan percaya diri lagi, dan buyer juga begitu," katanya.

Mengingat ada yang aneh dari rencana 8 serikat pekerja menggugat SK Gub ke PTUN, Murdoko dan 2.400 buruh di pabrik BH nya, siap mengawal SK Gub.

Danuri, buruh pabrik tas dari PT Simone Accesory Collection juga mengatakan siap mengawal SK Gub tentang UMK PTPT yang kabarnya akan digugat 8 perwakilan buruh.

"Diperusahaan tempat saya bekerja juga ada serikat pekerjaanya, dan semua setuju dengan SK Gub," katanya. Jumlah buruhnya ada 6.000 orang.

Dijelaskan Danuri, pada awal pembuatan persetujuan yang endingnya SK Gub 151 ini, perusahaan dan seluruh karyawan membuat kesepakatan tentang upah minimum khusus.

"Tidak ada unsur paksaan dari serikat pekerja, atau karyawan sekalipun, atau dari perusahaan, kita melakukan kebebasan, dimana, mereka akan menandatangani persetujuan, dan alhamdulillah lebih dari 76 persen (dari 6.000) setuju dengan kesepakatan untuk pengajuan upah minimum khusus," katanya.

Danuri juga mengatakan, buruh di perusahaan tempatnya bekerja, hari ini sebetulnya sudah libur, bahkan ada teman sudah pulang kampung, datang kesini.

"Kerena apa, hatinya terketuk untuk bagaimana kita bisa mempertahankan perusahaan-perusahaan yang selama ini tempat kita bekerja disana, tetap bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. @Ris
 

Comment As:

Comment (0)