No icon

Waras Menampik Terima Uang Pelicin Perizinan Proyek Meikarta

BANDUNG, PIKIRANJABAR - Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto menampik menerima uang pelicin pengurusan izin mega proyek Meikarta. Waras tidak mengetahui soal suap yang dananya dialirkan lewat dirinya, untuk sekanjutnya diteruskan ke pihak pemprov Jabar.

Dijelaskan Waras, terkait kasus tersebut, dia hanya diminta oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman untuk mempertemukan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupateb Bekasi, Neneng Rahmi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.

"Saya diminta oleh Sulaeman untuk mempertemukan Neneng dengan Pak Sekda Jabar. Waktu itu hampir satu bulan tak saya gubris. Akhirnya setelah Sulaeman menjamin ini tak ada hubungannya dengan Meikarta, saya akhirnya setuju," kata Waras, Selasa (22/1).

Waras mengatakan, ia mengabulkan permintaan Sulaeman untuk mempertemukan Neneng Rahmi dengan Iwa Karniwa karena hanya ingin menolong Sulaeman yang notabene ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi.

"Akhirnya saya meminta waktu kepada Pak Iwa untuk mengagendakan pertemuan dengan Neneng Rahmi," papar Waras. Waras pun mengakui ada pertemuan di rest area tol sekitar bulan Juni - Juli 2017. Namun dia dan Sulaeman hanya sekadar mempertemukan dan tak tahu apa yang dibahas oleh Iwa Karniwa, Neneng Rahmi dan Henry Lincoln.

"Saya tak ikut pembicaraan mereka, apalagi minta-minta duit. Cuma memang setelah pertemuan itu Pak Sekda berbisik kepada saya, kata Pak Iwa "Mas, mereka mau bantu untuk banner". Sulaeman juga dengar apa yang dikatakan Pak Sekda itu," ucap Waras.

Banner yang dimaksud Iwa, kata Waras, terkait dengan rencana pencalonan Sekda Jabar itu dalam Pilgub Jabar. Menurut Waras, setelah pertemuan itu dia tak pernah berkomunikasi lagi dengan Sulaeman.

"Sejak itu, saya tak ada lagi komunikasi dengan Sulaeman. Saya juga tak kenal dengan Neneng Rahmi dan Hendry. Jadi saya tak tahu menahu soal uang itu," ujarnya.

Waras mengatakan, terkait kasus ini, beberapa waktu sebelumnya, dia telah memberikan keterangan kepada KPK. Kepada penyidik KPK, Waras mengaku tak menerima aliran dana, apalagi meminta-minta uang kepada Meikarta.

Menurut Waras, semua tentang masalah itu telah disampaikannya kepada penyidik KPK.  Sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (21/1),

Saksi yang juga terdakwa kasus ini Neneng Rahmi Nuraeli (Kabid Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) mengatakan, anggota DPRD Jabar Waras Wasisto, ikut berperan dan disebutkan menerima aliran dana untuk diteruskan ke pihak Pemprov Jabar.

"Awalnya Pak Henry Lincoln, (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) menyampaikan ke saya kalau proses berhenti di provinsi, Pak Henry menyampaikan ke saya ada `link` di provinsi Pak Sekda Iwa melalui DPRD (Bekasi) Bapak Sulaeman, dan Pak Waras DPRD Provinsi Jabar," kata Neneng ketika bersaksi di pengadilan. 

Comment As:

Comment (0)