No icon

Bacabup Gerindra dan PKS Nggak Bisa Ikut Pilbup

Ketua KPU Jawa Barat Benarkan Langkah KPU Purwakarta

BANDUNG, PIKIRANJABAR- Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat membenarkan langkah KPU Purwakarta yang menolak  pendaftaran bakal pasangan calon Rustandi-Dikdik Sukardi.   KPU Purwakarta telah mengambil keputusan berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Yayat,  menjelaskan, rujukan KPU Purwakarta adalah  Undang-Undang dan PKPU.  "KPU itu bertugas berdasarkan rujukan hukum," tegas Yayat saat dihubungi  pikiranjabar.com, via aplikasi WA, Kamis (11/1), rujukan itu adalah Undang_undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik.

Rujukan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Sebagaimana diketahui Rabu (10/1) pasangan Rustandi-Dikdik Sukardi, datang ke KPU Purwakarta untuk mendaftar sebagai peserta Pilbup 2018-202. Langkah bapaslon yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, Hanura dan PKS dihentikan KPU Purwakarta karena salah satu SK Partai Pengusung yaitu Partai Hanura sudah dipergunakan pasangan lain.

SK Partai Hanura sudah dipergunakan bapaslon Anne (istri Bupati Dedi Mulyadi) dan H Aming, pasangan tersebut sudah lebih dahulu mendaftar sebagai peserta Pilbup. Pasangan Anne-Aming maju pilbup dengan didukung koalisi Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, Nasdem dan PAN.

Penjelasan tersebut nyatanya tidak membuat 50 orang timses dan 200 orang simpatisan yang ikut mengantarkan pasangan Rustandi-Dikdik Sukardi, puas. Tak pelak, terjadi perdebatan sengit antara Anggota KPU Purwakarta dengan timses Rustandi-Dikdik, perdebatan terjadi mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB.

Debat berakhir deadlock, KPU menutup rapat pleno serta langung dievakuasi oleh personil Polres Purwakarta. Lalu dilanjutkan dengan sterilisasi lokasi oleh sekitar 100 peronil Polres Purwakarta. Hadir di lokasi fungsionaris DPP Hanura Djoni Rolindrawan, Ketua DPW Hanura Aceng Fikri, fungsionaris DPD Gerindra Jabar Heri Ukasah, Sekum DPW PKS Abdul Hadi Wijaya serta pimpinan ketiga partai di tingkat Kab Purwakarta.

Dijelaskan Abdul Hadi, pokok persoalan yang diperdebatkan adalah pembatalan SK DPP Partai Hanura untuk Paslon Anne (istri Bupati Dedi Mulyadi) dan H Aming yang dilanjutkan dengan pengalihan dukungan kepada Rustandi-Dikdik.

Mantan Ketua KPU-RI Juri Ardiantoro juga membenarkan  KPU Purwakarta menolak mendaftarkan bakal pasangan calon Rustandi-Dikdik Sukardi, sebagai peserta Pilbup 2018-2023 sudah benar.    "Intinya, parpol tidak boleh menarik dukungan setelah didaftarkan," kata Juri.(mad).

 

 

Comment As:

Comment (0)